Momen Pemilihan Umum (Pemilu) di seluruh tingkat kerap ‘ditunggangi’ oleh para politisi untuk membawa isu-isu intoleransi. Isu agama hingga rancangan kebijakan diskrimatif menjadi bahan ‘jualan’ para caleg untuk mendulang suara. Kondisi macam ini membuat situasi demokrasi dan toleransi di Indonesia semakin keruh.
Menjelang pemilu 2024 lalu, lahir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anti-LGBTQ di Kota Bandung yang pembahasannya sudah dimulai sejak 2023. Di Jawa Barat, Peraturan Bupati (Perbup) Garut Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anti-LGBT sudah lebih dulu terbit.
Isu serupa juga kerap menjadi santapan menjelang Pilkada. Di Jawa Barat, pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota akan dihetal akhir tahun 2024 ini. Haru Suandharu merupakan satu nama yang digadang-gadang akan bertarung merebut kursi nomor 1 di Jawa Barat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak sepakat bahwa menjelang tahun-tahun politik banyak aturan diskriminatif yang muncul. Menurutnya, semua peraturan daerah yang berlaku sudah melewati prosedur yang disyaratkan dan berlangsung demokratis.
Berkaitan dengan persoalan LGBT, Haru melanjutkan, Indonesia menikmati ‘berkah’ bonus demografi karena rakyat yang taat dalam beragama. Sebab semua agama yang diakui di Indonesia melarang pernikahan sejenis. Makanya, persoalan ini seharusnya tidak perlu dibenturkan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Haru juga sempat mempertanyakan persoalan terkait Raperda Anti-LGBTQ di Kota Bandung. Sebab jika persoalan kekerasan yang dialami oleh penyintas, mutlak harus ditentang. Adapun persoalan perbedaan pendapat soal substansi dalam rancangan peraturan itu, ia mempersilakan untuk saling membuka ruang dialog.
Politisi asal Tasikmalaya ini menjamin bahwa melindungi kelompok rentan merupakan kewajiban pemerintah. Siapa pun gubernurnya dan dari manapun partainya. Haru juga mengimbau kepada kelompok rentan dan marjinal, ketika anggota PKS berhasil maju menduduki kursi parlemen, ia menjamin, kader PKS akan sungguh-sungguh memperjuangkan suara masyarakat yang diwakilkannya.
“Gak usah khawatir teman-teman yang merasa termarjinalkan. Silakan melakukan dialog dengan PKS. Sebab sudah menjadi kewajiban bagi PKS untuk menerima aspirasi masyarakat,” demikian ungkap Haru, dalam podcast Suara Pinggiran bersama BandungBergerak.id.
Sumber : bandungbergerak.id
Leave a comment