Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, hampir mencapai 50 juta jiwa pada tahun 2023. Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu yang digadang-gadang akan menjadi calon Gubernur Jawa Barat memandang kondisi itu bak dua bilah mata pisau, berkah dan masalah. Penduduk yang banyak memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan dan persoalan yang harus diselesaikan.
Selain penduduk yang banyak, Jawa Barat dipilih menjadi salah satu daerah tempat dibangunnya infrastruktur besar proyek strategis nasional (PSN). Beberapa PSN di antaranya Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Bandara Internasional Kertajati, Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana, Kawasan Industri Patimban, tol Cisumdawu dan lainnya. PSN di Jawa Barat juga menyasar delapan sektor, yaitu sektor pendidikan, kereta, jalan dan jembatan, energi, irigasi dan bendungan, air dan sanitasi, pelabuhan, dan tanggul pantai.
Haru menyebutkan, PSN yang hadir di Jawa Barat perlu dipandang sebagai kabar bahagia dan diterima. Sebab, PSN dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, dalam proses pembangunan hingga pengoperasiannya, perlu dipastikan PSN membawa lebih besar manfaat kepada masyarakat, daripada mudarat.
“Jangan sampai PSN itu lebih besar efek sampingnya. Kalau perencanaannya baik, benar, dampaknya kan bisa kita kelola. AMDAL-nya benar, kajian lingkungannya benar, dan dampaknya diselesaikan. Saya kira proyek-proyek nasional itu akan memberikan manfaat,” ungkap Haru dalam podcast BandungBergerak.id yang bertajuk “Sebelum Menjadi Gubernur” yang disiarkan melalui YouTube.
Haru juga menyebutkan, sama seperti proyek strategis nasional, investasi di Jawa Barat juga perlu digenjot untuk mendulang manfaat bagi masyarakat. Masuknya investasi maupun PSN akan membuka peluang dan kesempatan. Pasalnya, Jawa Barat menghadapi persoalan pengangguran, kesenjangan dan kesejahteraan.
Berkaitan dengan persoalan itu, Haru menyampaikan kesedihannya. Saat kontestasi pemilu yang lalu, banyak masyarakat yang memilih pemimpin karena diiming-iming uang. Haru juga menyinggung dugaan dana bansos yang digelontorkan untuk memenangkan satu paslon.
Sebagai politisi, Haru mendambakan masyarakat Indonesia yang tak bisa lagi disogok maupun ditekan dengan uang maupun hal lainnya, karena kondisi ekonomi yang sejahtera. Salah satu caranya adalah dengan mewujudkan setiap pekerja setiap bulannya minimal mendapatkan upah yang layak dengan bayaran UMR.
“Menurut saya kepemimpinan yang seperti itu yang kita perlukan. Kepemimpinan yang betul-betul memihak pada kepentingan rakyat,” kata Haru.
PKS merupakan salah satu partai yang kerap menjadi oposisi. Berkaitan dengan upah, sejak rancangan undang-undang cipta kerja (RUU Ciptaker) menjadi perhatian, PKS menolak RUU ini disahkan menjadi undang-undang. Dalam hal pengaturan upah dan kontrak kerja, undang-undang omnibus law ini dianggap merugikan pekrja dan menguntungkan pengusaha.
PKS juga kerap menyatakan sikapnya terkait keputusan pemerintah dalam penentuan upah minimun kabupaten/kota (UMK). Misalnya saja pada penentuan UMK 2024 lalu, Fraksi PKS DPRD Jabar menyatakan sikap bahwa keputusan mengenai upah itu tidak berpihak kepada perbaikan kesejahteraan buruh dan pekerja di Jawa Barat.
Sumber : bandungbergerak.id
Leave a comment