Perburuhan Di Kota Bandung Terbilang Jauh Dari Ideal, Haru: Kolab Pemerintah Diperlukan

Kondisi perburuhan di Kota Bandung dianggap masih jauh dari kata ideal. Tidak sedikit pekerja yang belum mendapat hak-hak dasar, seperti upah layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan kerja yang memadai.

Calon Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu menyebut, persoalan kesejahteraan buruh bukan hanya terletak pada upah yang rendah, tetapi juga menyangkut minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja. Akhirnya, berdampak pada terbatasnya peluang karir serta ketidakmampuan buruh meningkatkan kualitas hidup.

“Kesejahteraan buruh bukan hanya soal upah, tetapi juga kesempatan untuk berkembang. Banyak buruh di Bandung yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan, dan ini perlu kita benahi bersama,” ujar Haru usai diskusi dengan serikat pekerja di Hotel Gino Feruci Bandung, Senin (9/10).

Menurut Haru, diperlukan kebijakan pro-buruh dengan meningkatkan standar upah minimum kota (UMK) yang lebih proporsional sesuai kebutuhan hidup layak di Bandung. Selain itu, perlu pengawasan ketenagakerjaan agar setiap perusahaan menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.

“InsyaAllah kita dorong UMK yang lebih berkeadilan, yang mencerminkan kebutuhan nyata para pekerja di Bandung. Kita juga harus memastikan buruh mendapat perlindungan sosial yang layak,” tegas Ketua DPW PKS Jabar tersebut.

Haru juga mengungkap rencana memperbanyak balai latihan kerja (BLK) dan pengembangan keahlian buruh, seperti yang telah dijalankan PKS. Langkah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing pekerja di era persaingan global.

“Kita akan siapkan pusat-pusat pelatihan agar buruh bisa mengakses pendidikan kejuruan sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Ini bukan hanya soal lapangan kerja, tapi juga meningkatkan kualitas hidup buruh secara menyeluruh,” jelas Haru.

Lebih lanjut, Haru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja. Oleh karena itu, ia akan mengupayakan dialog rutin dengan pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh.

“Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat penting. Jika kita berjalan bersama, saya yakin tidak ada persoalan perburuhan yang tidak bisa kita selesaikan,” tandasnya.

Sumber : pajajaranekspres.com