Fraksi PKS DPRD Jabar menyoroti turunnya Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APDB) Jabar 2025 hingga 6 Triliun Rupiah. Berbagai cara pun harus dilakukan pemerintah untuk kembali...
BykangharuidAugust 7, 2024Akibat kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perintah harus berupaya meningkatkan APBD....
BykangharuidAugust 7, 2024Pil pahit harus di terima pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai...
BykangharuidAugust 7, 2024Salah satu tugas besar yang dihadapi Gubernur Jabar mendatang adalah meningkatkan pendapatan, agar APBD tak terus merosot. Dibutuhkan seorang Gubernur yang berpikir out...
BykangharuidAugust 6, 2024Mesin politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jabar terus dipanaskan jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jawa Barat. PKS bahkan menargetkan...
BykangharuidJuly 29, 2024Jelang Pilkada 2024, Surat Keputusan (SK) untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota atas nama Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi...
BykangharuidJuly 29, 2024Guru merupakan instrumen penting dalam menyiapkan generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan bangsa. Terlepas dari status PNS, PPPK ataupun honorer, kehadiran guru dalam...
BykangharuidJuly 23, 2024Kekurangan tenaga pengajar hingga mengangkat honorer di berbagai sekolah di daerah menuai pro kontra. Untuk itu, pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan cleansing. Program...
BykangharuidJuly 23, 2024Anggota DPRD Jabar Haru Suandharu ikut menanggapi terkait ramainya kebijakan cleansing terhadap guru honorer secara sepihak. Kekurangan tenaga pengajar hingga mengangkat tenaga honorer di berbagai sekolah di daerah menuai...
BykangharuidJuly 23, 2024Kekurangan tenaga pengajar hingga mengangkat tenaga honorer di berbagai sekolah di daerah menuai pro kontra, sehingga menuntut pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan cleansing....
BykangharuidJuly 23, 2024