Menanggapi dinamika politik menjelang Pilgub Jawa Barat 2024, Kang Haru mengungkapkan bahwa PKS mengalami penurunan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu Legislatif terakhir, meski berhasil menambah kursi di DPRD Kota/Kabupaten. Meskipun begitu, tidak ada satu partai pun, termasuk PKS, yang mampu mengusung calon gubernur tanpa berkoalisi. Menurut Kang Haru, kondisi saat ini masih sangat cair dengan segala kemungkinan bisa terjadi. Partai-partai besar seperti Gerindra juga mengalami penurunan kursi, menunjukkan bahwa Pilpres dan Pileg tidak memberikan efek coattail yang signifikan. Kandidat teratas dalam survei masih dipegang oleh Kang Emil dan Kang Dedi, sementara partai-partai terus memproses kandidat dari internal dan melakukan lobi antar partai.
Dalam konteks koalisi, Kang Haru menyatakan bahwa PKS sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai lain, termasuk PDIP. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP PKS. Meskipun begitu, DPP PKS tidak membatasi koalisi dengan partai mana pun, sehingga memungkinkan PKS untuk berkoalisi dengan PDIP. Kang Haru menambahkan bahwa jadwal pemilu 2024 yang berbeda dengan periode sebelumnya, di mana pilkada dilaksanakan setelah pileg dan pilpres, menambah kompleksitas dalam menentukan koalisi. Untuk Pilwalkot, PKS menargetkan memenangkan enam kota/kabupaten dengan mengusung calon-calon yang berkompeten.
Mengenai calon perempuan, Kang Haru mengakui bahwa perjalanan menentukan calon dari PKS cukup panjang. Salah satu nama yang sempat dipertimbangkan adalah Bu Netty, istri mantan Gubernur Jawa Barat Aher, namun tidak mendapatkan izin dari suaminya. PKS memang mewajibkan izin suami bagi kader perempuan yang ingin berkiprah di politik. Namun, PKS tetap berupaya mendorong calon perempuan di beberapa pilwalkot, seperti di Kota Bandung dengan munculnya nama Siti Muntamah. Kang Haru berharap bahwa gubernur Jawa Barat mendatang bukan hanya memiliki popularitas tinggi, tetapi juga mampu berinteraksi dengan masyarakat secara mendalam.
Leave a comment