Perbedaan ideologi tidak menjadi batasan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi di Pilkada 2024. PKS memastikan terbuka dengan seluruh partai politik, termasuk PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menuturkan, politik taktis lebih dikedepankan PKS dalam berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah, baik di pilkada kota/kabupaten maupun Pilgub Jabar.
“Dengan PDIP, saya kira memungkinkan koalisi baik di kabupaten/kota maupun di Jawa Barat,” ujar Haru usai rilis survei bertajuk Bandung-Cimahi: Peta Elektoral Menjelang Pilkada 2024 yang digelar Indonesia Political Opinion di Kota Bandung, Rabu (29/5).
Dalam kontestasi politik kekinian, Haru menekankan, yang penting diperhatikan dalam membangun koalisi bukan perbedaan ideologi. Akan tetapi, kata dia, yang harus diwaspadai adalah pragmatisme, baik terkait popularisme maupun logistik.
“Yang kita hadapi bukan (ideologi) ini kiri ini kanan, tapi pragmatisme popularisme dan pragmatisme logistik. Kalau pragmatis kan, siapa paling populer, siapa yang logistiknya paling besar. Semua merapat ke situ,” ujar Haru.
Haru menegaskan, orang dengan popularisme dan logistik tinggi belum tentu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Meskipun, ia tidak menapikan menjadi kepala daerah membutuhkan popularisme dan logistik.
“Tapi, saya kira kita punya masalah kalau tunduk pada popularisme dan besarnya logistik. Akhirnya, demokrasi kita bisa dibeli. Saya kira ini yang harus dihadapi bersama-sama,” tegas Haru.
Sebada, Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, DPP partainya juga memberikan kebebasan untuk membangun komunikasi politik dengan seluruh partai di Jawa Barat, termasuk PKS.
“Jadi semuanya masih terbuka kemungkinan untuk bekerja sama pada pilkada mendatang utamanya di Jawa Barat dan Kota Bandung juga Kota Cimahi,” ujar Ono.
Diakui Ono, PDIP dan PKS memang memiliki ideologi yang berbeda dalam menjalankan partai masing-masing. Akan tetapi, dia menekankan, kedua partai mempunyai kesamaan dalam memerhatikan rakyat kecil.
“PDI Perjuangan ideologinya Pancasila, PKS Islam. Tapi ada kesamaan antara kedua partai politik, PDI Perjuangan mengurus marhaenis, sementara PKS mengurus dhuafa. Target kita sama, bagaimana agar rakyat Indonesia makmur dan sejahtera,” ucapnya.
Meski secara anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) berbeda, anggota Komisi IV DPR RI tersebut menekankan, kedua partai politik memiliki tujuan sama. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan PDIP dan PKS bekerja sama pada pilkada mendatang.
“Walaupun PKS ideologinya Islam, pasti ada kesamaan dengan PDI Perjuangan. Terlebih nasionalis-religius terbangun sejak Indonesia berdiri, bahkan sebelumnya. Justru kekuatan nasionalis-religius yang membuat Indonesia tetap berdiri hingga sekarang. Selama sepakat Indonesia dengan ideologi Pancasila tetap berdiri tegak, maka kerja sama bisa berjalan,” pungkas Ono.
Sumber : radarjabar.disway.id
Leave a comment