Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi agenda pemilihan yang akan segera di lakukan di Jawa Barat baik untuk memilih Gubernur, Walikota dan Bupati periode 2024-2029.
Sejumlah sosok yang di gadang gadang maju dalam Pilgub mulai bermunculan seiringan dengan kontestasi Pilkada yang semakin mendekat.
Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, Syaiful Huda, Hingga Haru Suandharu, digadang gadang akan berkontestasi untuk mendapatkan kursi nomor 1 di Jawa Barat.
Banyaknya tokoh politik yang bermunculan itu pun mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk tokoh Jawa Barat sekaligus Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana.
Menurut Dan, Gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang memiliki peran vital untuk memajukan masyarakatnya.
“Gubernur adalah jabatan yang unik, disatu sisi ia merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, tetapi disisi lain, dia juga menjadi jembatan program program dan kebijakan di level kabupaten kota,”katanya. Senin (20/5/2024).
“Diharapkan saya kira dengan posisi itu gubernur kedepan, adalah orang yang bisa menjebatani kesenjangan antar kota kabupaten, menjembatani kegiatan bersama antar kota kabupaten, itu yang lebih di butuhkan, karena hasil dari langkah yang di keluarkan gubernur akan lebih di rasakan langsung oleh masyarakat,”imbuhnya.
Meski begitu dijelaskan nya, melahirkan pemimpin yang berkualitas tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mengenal lebih jauh siapa sosok yang pantas untuk membangun Jawa Barat periode 2024-2029.
“Harapan saya masyarakat bisa membuka diri, mencari informasi sebanyak banyaknya tentang latar belakang dari tokoh dan gagasan gagasan yang memang betul bisa di terima akal sehat dan atau berkaitan dengan kehidupan sehari hari,” jelasnya.
“Karena sosok gubernur, sosok bupati atau walikota yang kita pilih adalah yang akan menjalankan mandat negara untuk kesejahteraan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tokoh tokoh yang bisa berdiri sendiri bukan tokoh tokoh yang bisa bermimpi sendiri, dia adalah orang orang yang bisa menterjemahkan mandat negara secara langsung, secara teknokratis secara politik, dalam program yang kongkret. Bukan hanya pencitraan tanpa aksi,”tandasnya.
Sumber : rri.co.id
Leave a comment