Masih Dihantui Stunting, Kota Bandung Butuh ‘Harapan Baru’

Stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang harus dientaskan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Bagaimana tidak, sampai hari ini prevalensi stunting di Indonesia masih jauh dari target yang dicanangkan sebesar 14 persen di tahun 2024.

Hal ini jelas saja menjadi pekerjaan rumah ekstra bagi pemerintah, untuk terus menggenjot angka prevalensi stunting agar bisa segera turun.

Kondisi serupa pun tampak di Kota Bandung, tercatat hingga tahun 2024, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 16,3 persen atau terpaut 2,3 persen dari target yang di canangkan oleh pemerintah pusat.

Persoalan ini pun mendapatkan sorotan besar dari Calon Walikota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu.

Menurutnya, selama ini belum ada langkah serius dan menjadi prioritas dalam penanggulangan stunting.

Kedepan di bawah kepemimpinannya, intervensi aktif dari pemerintah sebagai upaya menekan prevalensi stunting akan dilakukan, untuk mewujudkan Kota Bandung bebas new stunting.

“Nah kita ke depan ingin program stunting ini benar-benar menjadi salah satu prioritas kita, Bandung itu kota yang sejahtera jangan sampai masih ada yang stunting di Bandung dan intervensinya harus dilakukan nyata oleh pemerintah,” ungkapnya. Minggu (3/11/2024).

Bahkan, dijelaskan kang Haru, ia mendapati, sebanyak puluhan anak beresiko stunting di kecamatan Cinambo yang tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kota.

“Bahwa di Cinambo masih ada kurang lebih 70 orang yang beresiko stunting dan mereka sudah mengupayakan sendiri intervensi melalui jejaring mereka ada dari perguruan tinggi dari sektor swasta untuk supply makanan bergizi tapi tentu saja ada keterbatasannya kalau hanya dari pihak masyarakat ataupun pihak perguruan tinggi, makanya mereka minta pemerintah fokus bantu masyarakat atasi ini,”jelasnya.

Ia pun berkomitmen untuk terus berupaya mengentaskan stunting di Kota Bandung, mengingat kualitas SDM yang baik, menjadi penentu kemajuan Kota berjuluk Paris Van Java.

“Sesuatu dikatakan prioritas itu kan harus bisa terukur ya, terukur dari nama program prioritasnya? , kemudian kebijakannya? , berapa anggarannya? , siapa yang mengerjakan? , itu harus jelas supaya nanti ketika mengukurnya kita bisa dengan mudah mengetahui ini yang belum, dan ini akan kami lakukan,”tutupnya.

Sumber : rri.co.id