Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi hal yang kerap terjadi pada setiap individu yang menjalani rumah tangga.
Kekerasan yang dipertontonkan kepada anak, tentu memberikan dampak negatif untuk pola pikir anak dalam menjalani aktivitas nya.
Sehingga, untuk menjadikan Kota Bandung sebagai kota layak anak, KDRT perlu diperhatikan oleh pemerintahan.
Seperti disebutkan Anggota DPRD Fraksi PKS, Siti Muntamah Oded, yang mengatakan, turut andilnya pemerintah dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan, sangat diperlukan.
“Untuk itu ke depan, para pemimpin yang dipilih baik itu nanti gubernur maupun wali kota harus dipastikan. Pertama adalah memiliki sebuah kemauan di dalam bisnisnya membangun indeks kualitas keluarga,” ungkap Siti Muntamah, Rabu (13/11/2024).
Upaya perlindungan anak dan perempuan, sambung Siti, tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan keluarga. Kebijakan melindungi anak-anak secara menyeluruh, dan keluarga melindungi mental anak.
“Kita perlu komitmen dari pemimpin kedepan untuk membawa kota Bandung lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera,” katanya.
“Kemudian apa yang sudah dibangun di zaman Kang Emil, Mang Oded itu dilanjutkan diperdalam. Jadi makanya dalam visinya (Kang Haru) itu ada pembangunan berkelanjutan. Tentu saja ini adalah merupakan salah satu komitmen, komitmen kuat. Lanjutkan, tuntaskan. Keterkaitan dengan kekerasan kepada perempuan dan anak,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Calon Walikota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu mengatakan, perlindungan anak mencakup keamanan secara lahir dan batin.
Dengan kata lain, anak-anak harus dijamin bebas dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mereka.
“Tidak bisa selesai dengan memberikan ceramah, kemudian penyuluhan, karena itu juga mungkin terkait dengan masalah ekonomi. Karena tingkat perceraian tertinggi itu bukan karena perselingkuhan, tapi masalah tekanan ekonomi juga,” ungkap Haru.
“Semua terkait, karena masalah tekanan ekonomi akan berpengaruh pada keharmonisan keluarga dan ujungnya berdampak pada pola asuh anak,” sambungnya.
Maka dari itu, sambung Haru, pihaknya berkomitmen untuk menyediakan program bantuan hukum bagi pihak keluarga yang terlibat dalam kekerasan, untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota layak anak.
“Kita berharap ke depan pemerintah kota bisa terus memperkuat upaya-upaya kesehatan mental, baik untuk remaja ataupun korban KDRT, baik perlindungan hukum, juga rehabilitasi mental. Itu yang mungkin kita perlu perkuat kedepan,” tutupnya.
Sumber : rri.co.id
Leave a comment