Kang Haru Beberkan Langkah Strategis Tingkatkan Kualitas Hidup Buruh di Bandung

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung dinilai masih jauh dari kata ideal. Banyak pekerja yang belum memperoleh hak-hak dasar, seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, serta perlindungan kerja memadai.

Calon Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu menyoroti persoalan kesejahteraan buruh tidak hanya berkutat pada isu rendahnya upah, tetapi juga minimnya akses pendidikan dan pelatihan kerja. Sehingga, berdampak pada terbatasnya peluang pengembangan karir dan ketidakmampuan buruh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Kesejahteraan buruh bukan hanya tentang upah, melainkan juga terkait dengan kesempatan untuk berkembang. Masih banyak buruh di Bandung yang tidak memiliki akses terhadap pelatihan kerja, dan ini harus kita benahi bersama,” ujar Haru usai berdialog dengan serikat pekerja di Hotel Gino Feruci Bandung, Senin (9/10).

Haru menilai perlu adanya kebijakan yang lebih berpihak pada buruh, seperti peningkatan standar upah minimum kota (UMK) agar lebih sejalan dengan kebutuhan hidup layak di Bandung. Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan perlu diperkuat agar seluruh perusahaan mematuhi regulasi yang ada.

“Kami akan mendorong peningkatan UMK yang lebih berkeadilan, mencerminkan kebutuhan riil pekerja di Bandung. Selain itu, kami juga akan memastikan buruh mendapat perlindungan sosial yang layak,” tegas Haru, yang juga menjabat Ketua DPW PKS Jabar.

Lebih lanjut, Haru mengungkapkan rencananya untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) seperti yang telah dijalankan PKS. Langkah tersebut, akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing pekerja di tengah persaingan global.

“Kami akan menyediakan pusat-pusat pelatihan agar para buruh dapat mengakses pendidikan kejuruan sesuai minat dan kebutuhan pasar. Hal ini bukan hanya tentang penciptaan lapangan kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup buruh secara menyeluruh,” jelas Haru.

Selain itu, Haru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja. Ia berkomitmen untuk mengadakan dialog rutin dengan pemangku kepentingan ketenagakerjaan guna merumuskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan buruh di Kota Bandung.

“Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sangat krusial. Jika semua pihak bekerja sama, saya yakin setiap masalah perburuhan akan bisa kita atasi,” tandasnya.

Sumber : rmoljabar.id