Tagana Kabupaten Tasikmalaya mencatat, sedikitnya sebanyak 19 titik bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya pada Minggu (30/6/2024).
Salah satu bencana alam yang terjadi adalah jalanan ambles di Desa Cikubang, Kecamatan Taraju.
Kejadian jalan ambles di Jalan Raya Tasikmalaya – Taraju itu kabarnya berlokasi di Tanjakan Tajur, perbatasan Desa Cikubang dan Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, dengan kedalaman 1 meter karena pergerakan tanah.
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu, menuturkan, bahwa pemerintah perlu mengalokasikan anggaran tidak terduga guna penanggulangan bencana.
Adapun alokasi anggaran itu, kata dia, bisa di kisaran 5 hingga 10 persen dari APBD.
“Jabar itu memang rawan banjir dan longsor. Oleh karena itu anggaran tidak terduga, khususnya untuk penanggulangan bencana perlu dialokasikan memadai, Setidaknya 5 sampai dengan 10 persen dari APBD karena potensi bencana cukup besar,” katanya.
Selain alokasi anggaran tidak terduga, lanjut Kang Haru, alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan di Jawa Barat juga perlu ditingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
“Berikutnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan jalan dan peningkatan jalan-jalan antar kota kabupaten perlu dialokasikan cukup, berikut kualitas jalan yang memadai. Maksudnya jalan-jalan yang perlu beton, harus dibeton tidak bisa dengan aspal,” jelasnya.
“Perlu ada perencanaan terpadu antara jalan milik pusat, provinsi dan Kota/Kabupaten. Sehingga terjadi peningkatan layanan jalan dari tingkat pusat, provinsi hingga Kota/Kabupaten,” imbuhnya.
Apabila Pemerintah pusat dan Provinsi duduk bersama untuk merumuskan kembali anggaran, maka menurut dia, skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat bisa di dahulukan.
“Pemerintah Pusat dan Provinsi perlu kembali merumuskan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus, Dana Transfer Daerah, Bantuan Keuangan lebih proporsional, agar pembangunan infrastruktur jalan bisa lebih merata. Terutama untuk peningkatan kualitas jalan antar kota kabupaten, pemeliharaan dan penanggulangan bencana,”paparnya.
Haru Suandharu menekankan, infrastruktur jalanan yang memadai selain menjadikan konektivitas wilayah, tapi juga mampu sebagai peningkatan ekonomi daerah.
“Jalan-jalan milik pusat dan provinsi sangat penting dipastikan terhubung untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa barat. Jangan sampai APBD provinsi tidak efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.
Sumber : priangan.tribunnews.com
Leave a comment