Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024, Haru Suandharu, menyoroti beragam permalasahan di Jawa Barat yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar ini mengatakan, PR itu dari Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka, transportasi, hingga lapangan pekerjaan.
Haru menyampaikan, bila belum teralisasi dapat menggunakan cara kegiatan tahun jamak (multiyears) untuk merampungkan TPPAS Legok Nangka
“Kemarin ngutang Rp 4 triliun bisa, DPRD tidak pernah mendorong hal seperti itu karena kebijakan eksekutif,” ujarnya.
Dia mengatakan, anggaran dengan nominal tersebut bila dialokasikan untuk Legok Nangka, maka akan rampung.
“Tidak usah menunggu dari pemerintah pusat, KPBU itu beli dengan menggunakan kartu kredit ini enak pas belinya, yang enggak enak pas bayarnya. Itu contohnya,” ujarnya.
Menurutnya, sikap gubernur penting mengambil kebijakan yang tepat di samping anggota DPRD berjumlah 120 orang yang memberikan aspirasi berbeda-beda. Terutama pada catatan yang menjadi PR besar di Jawa Barat.
“Sari Mukti itu sudah overload hingga 700 persen. Bila kemarin rencananya 2026 (Legok Nangka) rampung bisa saja baru dijalankan di tahun tersebut,” kata Haru.
Bila tidak ada penyikapan serius, kata Haru, akan menimbulkan masalah kembali.
“Harus ketat, menurut saya, karena tendernya sudah menang. Bila tidak selesai dapat digunakan multiyears,” ujarnya.
Dia pun meminta semua yang punya kepentingan untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama.
“Kepala daerah harus sama-sama punya visi-misi, empat kota/kabupaten Bandung Barat, Bandung, Cimahi maupun pemerintah provinsi harus berkomitmen menyelesaikan permasalahan sampah,” katanya.
Tak hanya masalah TPPAS yang disoroti Haru, masalah transportasi pun dinilai berat lantaran alokasi anggaran untuk terintegrasi transportasi umum yang memadai terbilang mahal.
“Saya pernah diskusi dengan kawan mantan dosen teknik sipil di ITB, beliau menyampaikan bila ingin Bandung beres masalah transportasi, dia menyampaikan harus punya Rp 80 triliun. Sementara APBD cuma Rp 7 triliun,” ujarnya.
Anggaran tersebut baru diprediksi untuk satu wilayah kokab (kota/kabupaten), belum lagi satu provinsi.
Hematnya, kota dan kabupaten di wilayah Jabar harus berimbang dan merata pertumbuhannya.
“Salah satu permasalahan kita itu egosektoral. Provinsi merasa ini tugas kota, tapi daerah merasa tidak mampu. Harusnya dua-duanya ambil peran dan menjadi tugas bersama,” jelasnya.
“Transportasi juga sama, ini kan persoalan urbanisasi, kemudian masyarakat tinggalnya di kabupaten tapi kerjanya di kota begitupun sebaliknya,” katanya.
Alhasil kawasan jalan raya selalu macet pagi dan sore.
“Di Jabar kapan bikin jalan baru? Yang ada juga memperbaiki jalan dan rata-rata pemeliharaan,” tuturnya.
Dia menilai, cita-cita masyarakat setelah memiliki hunian adalah membeli kendaraan roda empat.
“Akhirnya orang ingin punya mobil, satu rumah bisa aja mobilnya tiga. Nanti akhirnya yang akan terjadi bencana planologi, semuanya ke luar rumah tapi tidak maju karena macet,” ujarnya.
Haru pun mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
Kendati demikian,