Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat berlangsung pada 27 November mendatang. Meski pendaftaran pasangan calon baru akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus, beberapa nama yang diprediksi akan masuk dalam bursa calon Gubernur Jawa Barat sudah mulai diperbincangkan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haru Suandharu merupakan satu nama yang digadang-gadang akan bertarung merebut kursi nomor 1 di Jawa Barat. Politisi kelahiran 29 Juni 1975 asal Kota Tasikmalaya ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Karier politiknya dimulai saat ia menjabat sebagai Ketua DPD PKS Kota Bandung di tahun 2006 dan duduk di kursi DPRD Kota Bandung selama dua periode (2009-2019).
Dalam podcast Suara Pinggiran bersama BandungBergerak.id, Haru mengaku, pencalonan gubernur merupakan keputusan partai. Meskipun ia sebagai Ketua DPW PKS Jabar, tetap harus menunggu ‘penugasan’. Namun begitu, ia menyampaikan terima kasih sebab namanya turut disebut-sebut akan ikut kontestasi Pilkada Jabar pada November mendatang.
“Masalah ke depan saya kira kita tunggu saja penugasan kepada saya terkait pencalonan gubernur Jabar. Di tingkat wilayah udah ada beberapa nama yang diusulkan. Jadi tinggal nunggu saja apakah DPP menugaskan kepada saya atau kepada sahabat saya atau saya ditugaskan ke tempat yang lain, tugasnya yang lain. Kita hanya menunggu saja,” ungkapnya dalam Podcast bertajuk “Sebelum Menjadi Gubernur”.
Berkaitan dengan pencalonan gubernur itu, Haru terlihat semacam tidak terlalu ambisius. Ia mengaku tidak pernah berencana maupun bermimpi menjadi seorang politisi sejak kecil. Haru mengantongi ijazah sarjana Biologi Sains ITB, magister Sains Wetland Ecology ITB, dan master Ilmu Pemerintahan Unpad. Dengan bekal itu, dulunya ia bermimpi menjadi seorang dosen atau insinyur.
Persoalan APBD dan Jumlah Penduduk
Podcast Suara Pinggiran BandungBergerak.id yang bertajuk “Sebelum Menjadi Gubernur” membahas tentang kaum marjinal dan kelompok rentan di Jawa Barat. Haru sepakat, provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan mengalami banyak persoalan. Penduduk yang banyak, selain menyisakan banyak masalah, juga bersamaan memiliki banyak potensi.
Besarnya jumlah penduduk membutuhkan anggaran untuk mengelolanya. Haru menyebut perbedaan signifikan antara APBD Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta dan jomplangnya jumlah penduduk. APBD Jawa Barat di tahun 2023 sebanyak 37 trilliun rupiah sementara penduduknya mencapai 60 juta. Sedangkan DKI Jakarta, memiliki APBD hingga 88 trilliun rupiah dengan jumlah penduduk 12 juta.
“Orang suka membandingkan DKI dengan Jawa Barat. Kalau DKI itu orang kaya, anaknya sedikit. Kalau Jawa Barat orang kaya anak, gajinya kecil. Jadi ya orang miskin pasti banyak persoalan. Mau bayar SPP uangnya kurang, mau bayar kos-kosan uangnya juga kurang,” kata Haru.
Haru berpendapat, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Ia berharap, transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa lebih proporsional. Yang menjadi pertimbangan dan perhatian bukan saja jumlah daerah dalam satu provinsi, tetapi juga jumlah penduduk.
Berdasarkan Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2024, jumlah penduduk di Jawa Barat di tahun 2023 berjumlah 49,86 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2023 sebesar 1,18 persen. Adapun APBD Jawa Barat setelah perubahan sebesar 37,74 trilliun rupiah, naik dua trilliun dari target APBD 2023 semula 35,02 trilliun rupiah.
Sedangkan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan DKI Jakarta Dalam Angka 2024 memiliki penduduk sebanyak 10.672.100 jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk 2020-2023 sebesar 0,38 persen. APBD DKI Jakarta di tahun 2023 sebesar 79,5 trilliun rupiah, turun sekitar tiga trillliun dari target APBD semula 83,7 trilliun rupiah.
Jawa Barat dan DKI Jakarta memiliki selisih jumlah penduduk yang jauh. Penduduk Jawa Barat hampir empat kali lipat lebih banyak daripada DKI Jakarta. Namun begitu, alokasi APBD DKI Jakarta memiliki porsi yang lebih besar dibanding Jawa Barat. Selisih keduanya melampaui dua kali lipat lebih besar APBD DKI Jakarta.
Berkaitan dengan itu, Haru menyebutkan, Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak penduduk ini menghadapi banyak persoalan, di antaranya pengangguran, kesenjangan antara kab/kota, krisis air bersih, rawan bencana, dan lainnya. Makanya ia berharap transfer pusat ke daerah bisa lebih proporsional agar persoalan di daerah bisa diselesaikan.
Sumber : bandungbergerak.id
Leave a comment