BANDUNG – Masalah ketersediaan minyak goreng di pasaran belum juga usai, namun kini ketersediaan sejumlah kebutuhan pokok lainnya pun ikut terganggu. Dari mulai gula pasir yang kian langka di Kota Bandung, harga kedelai yang naik, sampai harga daging sapi yang ikut melonjak dan berbuntut pada ancaman mogok pedagang.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Haru Suandharu, S.Si., M.Si., pun mendesak pemerintah untuk fokus menangani permasalahan mendasar di negeri ini, yakni kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah gelombang ketiga penyebaran Covid-19, ujarnya, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat malah mengalami masalah.
“Permasalahan kebutuhan pokok masyarakat ini harus menjadi prioritas pemerintah. Selama ini saya selalu sampaikan bahwa kita harus hati-hati setelah pandemi Covid-19, krisis kesehatan itu, tahap berikutnya adalah krisis ekonomi. Jadi saya khawatir dengan mulai terganggunya beberapa komoditas,” kata Haru di Bandung, Jumat (25/2).
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jabar ini mengatakan pemerintah harus terus waspada kemudian bekerja sama dengan Bulog untuk menyelesaiakan masalah kebutuhan pokok ini.
Pemerintah juga, katanya, harus segera menyelidiki penyebab kelangkaan atau kenaikan komoditas ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan krisis ini sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan sepihak.
“Dulu gelombang pertama Covid-19 kita kesulitan hand sanitizer dan masker. Gelombang kedua kita kesulitan oksigen. Gelombang ketiga kita kesulitan minyak goreng, kedelai, dan bahan pangan lain. Ini jangan dianggap enteng. Segera selidiki dan selesaikan,” katanya.
Anggota dewan dari daerah pemilihan Kota Bandung dan Cimahi ini pun menyatakan pemerintah harus lebih antisipatif. Terlebih kini menjelang Bulan Suci Ramadan saat angka konsumsi masyarakat biasanya meningkat.
“Saya juga masih ingat dan tercengang, kok ternyata harga PCR bisa murah, yang tadinya Rp1,8 juta kemudian turun Rp700 ribu, sekarang bisa di bawah Rp300 ribu. Ternyata bisa. Jadi menurut saya sebenarnya mungkin barangnya ada, cuman tata kelolanya tidak betul,” tuturnya.
Ia mengatakan pasar murah atau operasi pasar harus segera dilakukan pemerintah secara merata, sambil menyelidiki dan menyelesaikan penyebab kelangkaan kebutuhan pokok di lapangan.
Pemerintah, katanya, cukup fokus dulu pada isu kebutuhan pokok ini, jangan malah membuat gaduh dengan berbagai isu viral seperti pembatasan suara azan atau Jaminan Hari Tua (JHT).
“Pertumbuhan ekonomi kita baru 3 persen itu kan lebih rendah dari awalnya yang 7 persen. Artinya ekonomi kita masih turun, usaha banyak yang tutup, itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jangan malah bikin isu JHT baru diambil pas usia 56 tahun dan pembatasa azan. Ini jadi seperti antiklimaks, bikin heboh saja,” tutur Haru.
Menyelesaikan masalah kebutuhan pokok ini, katanya, lebih penting untuk dilakukan pemerintah daripada mengurusi pembatasan azan, JHT, atau bahkan perpanjangan masa jabatan presiden alias pengunduran waktu pemilu th 2024.
“Kita harus bekerja pada hal-hal yang substansial dan mendasar untuk rakyat. Itu harus diselesaikan dulu dengan segera. Kalau pemerintah fokus pada kesejahteraan rakyat saja dari dulu, mestinya tidak mesti terjadi masalah kebutuhan pokok seperti ini,” katanya.
Haru meminta pemerintah pun jangan dulu mengurusi pengunduran pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden yang pada dasarnya inskonstitusional. Padahal di sisi lain, masyarakat tengah kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya dalam situasi dan kondisi global yang masih serba tidak pasti.
“Fokus kepada masalah rakyat dulu lah. Masalah lain-lain seperti masa jabatan itu untuk apa. Kita ada kan untuk mengabdi kepada rakyat. Sekarang rakyat sedang susah, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyelesaikan permasalahan rakyat,” tuturnya.
sumber :jabar.pks.id
Leave a comment