Persoalan Petani Milenial yang diangkat ke publik belakangan ini menyedot perhatian berbagai pihak. Salah satunya DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu meminta Pemprov Jabar menyelesaikannya dengan elegan. Persoalan yang timbul dalam suatu program merupakan hal yang biasa
“Gak usah panik, riweuh di sosmed, ulahnya kade (jangan sampai yah)” kata Haru saat dihubungi, Jumat (3/2/2023).
Menurut Haru, biarkan saja apabila dalam suatu program ada masalah. Pasalnya, itu merupakan suatu dinamika yang lumrah di alam demokrasi.
“Bisi pemerintah jadi pipiluen (ikut-ikutan) riweuh di sosmed, entong (jangan), langsung we. Sok diberesan,” ujar Ketua DPW PKS Jabar ini.
Haru menegaskan, DPRD Jabat nantinya akan masuk dalam persoalan Petani Milenial sesuai ranahnya. Paling tidak di antaranya melalui mekanisme rapat kerja.
Di satu sisi, kata Haru, ide program Petani Milenial sangat bagus. Bahkan Haru sempat berpikir soal anggaran program itu.
“Saya mah mikir, anggaran teh kurang, harus ditambah, gitu ya, tapi dengan ada masalah ini ketahuan. Oh yah, mungkin harus diperbaiki dulu sebelum anggaran ditambah kedepan,” tuturnya.
Sebelumnya, persoalan Petani Milenial akan ditangani Pemprov Jabar. Begitu juga dengan utang piutang yang menyeret nama peserta Petani Milenial komoditas tanaman hias.
sumber : bandungraya.inews.id
Leave a comment