Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat memberikan perhatian serius terhadap Pekerja Migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan dari sisi regulasi hingga pelatihannya.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, menjawab pertanyaan wartawan terkait Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah penyumbang TKI di Jawa Barat dan masih rendahnya perlindungan hukum bagi TKI.
Haru menegaskan, selama ini pemahaman regulasi dan perlindungan hingga kemampuan TKI untuk bekerja di luar negeri masih sangat rendah. Sehingga ketika kekerasan terjadi terhadap TKI, banyak yang bingung harus seperti apa.
Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan terkait masalah tersebut dengan mendirikan balai latihan kerja (BLK) di setiap kota dan kabupaten yang berbasiskan kebutuhan pekerjaan yang dibutuhkan saat ini.
“Jadi bukan sekedar melatih sesuatu yang belum ada prospeknya, tapi latihan keterampilan yang memang dibutuhkan, baik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia bahkan luar negeri,” ucap Haru usai menghadiri kegiatan Silaturahim dan Dialog Pimpinan DPW PKS Jabar dengan Tokoh dan Simpul Relawan AMIN di Hotel Gino Feruci, Cianjur, Selasa (16/1/2024).
Menurutnya, berbekal pelatihan dan sertifikasi tersebut mudah-mudahan bisa menyerap tenaga kerja. “Jadi itu yang kita harapkan, selain investasi itu jangka panjang dan banyak hal yang terlibat,” ujar Haru.
Misalkan, jelas Haru, Jepang membutuhkan tenaga keperawatan yang artinya mungkin perlu ada penambahan sekolah tinggi perawat ataukah cukup dengan pelatihan.
“Misalkan setara D1, D2, karena ketika kita dialog dengan para pengusaha, mereka bilang masalahnya bukan gak ada sarjana. Sarjana banyak, cuma spesifikasi, keterampilan dia dengan yang dibutuhkan gak cocok, akhirnya tetap harus melatih lagi,” paparnya.
Sehingga, lanjut Heru, di Balai Latihan Kerja (BLK) ini nantinya masyarakat akan diberikan bekal kemampuan sesuai dengan tujuan pekerjaanya dan memahami seperti apa aturannya, bagaimana perlindungannya dan hak serta kewajiban mereka.
“Tim Advokasi kami juga terus bergerak memberikan bantuan hukum untuk masyarakat dan TKI,” katanya.
Senada, Ketua DPD PKS Kabupaten Cianjur, RK. Dadan Suryanegara, mengatakan, permasalahan ketenagakerjaan di Cianjur khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak dari 2004 tidak ada perubahan sampai sekarang.
“Mudah-mudahan 2024 ini dengan kemenangan AMIN dan PKS akan terjadi sebuah perubahan, itu salah satu contohnya,” katanya.
Terkait dengan permasalahan TKI yang berasal dari Cianjur, Dadan menegaskan, PKS mencoba mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada.
“Cuma pembenahan aturan dan segala macamnya itu belum bisa terwujudkan, sehingga kalau misalkan kita lebih banyak kursinya (DPRD Cianjur, red) mungkin peraturan daerah tentang TKI ini kita akan perbaiki,” pungkasnya.
Sumber : cianjur.jabarekspres.com
Leave a comment