Pil pahit harus di terima pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 6 Triliun Rupiah.
Tak ayal berbagai cara pun harus dilakukan pemerintah untuk Kembali meningkatkan APBD Jawa Barat, yang terpangkas akibat kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu ingatkan pemerintah untuk bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran dari APBD yang menurun.
“Kalau sekarang ibaratnya pemprov itu sudah jatuh tertimpa tangga kalau di teruskan rumahnya rubuh, kenapa, karena yang pertama kita covid, yang kedua kita minjem untuk membayar APBD satu tahun itu, kenapa saya ngomong gitu karena kan prosesnya sangat cepat mungkin itu inisiatif eksekutif ya karena tidak di bahas betul betul di bahas secara detail, maksud saya boleh kita minjem tapi dengan syarat itu dilakukan untuk hal yang sangat sangat penting, berjangka panjang dan menguntungkan untuk APBD,” katanya, Rabu (7/8/2024).
Menurunnya APBD Jawa Barat ini di jelaskan Kang Haru, harus mendapatkan perhatian serius oleh seluruh pihak, sehingga dengan anggaran yang terbatas mampu memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.
“Saya masuk ke dewan itu 2019 masih 48 Triliun, untuk tahun 2025 jadi 30 Triliun, nah ini harus jadi perhatian serius, sehingga dengan anggaran terbatas ini bisa bermanfaat besar untuk masyarakat,” jelasnya.
Ia pun menyoroti target pendapatan daerah yang tidak terpenuhi namun berbanding terbalik dengan belanja daerah yang justru meningkat.
“Bahkan menurut informasi yang saya Terima dari teman teman di Banggar, katanya target pendapatan tidak tercapai tapi malah belanja naik, ini kan masalah, dan harus segera di selesaikan,” ungkapnya.
“Kalau APBD kita turun tandanya kan belanjanya harus di kurangin, dan harus dipikirkan lagi gimana caranya supaya APBD ini naik bukan justru dibiarkan,” imbuhnya.
Ketika di singgung soal kebijakan yang mewajibkan daerah untuk membelanjakan anggarannya di dalam Jawa Barat, di ungkapkan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat itu, hal tersebut sudah ada sejak lama, tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan pengawasannya guna APBD Jawa Barat bisa kembali meningkat.
“Sebenarnya regulasi untuk itu sudah ada, tinggal bagaimana pengaplikasian dan pengawasannya saja,” tandasnya.
Sumber : rri.co.id
Leave a comment