Kang Haru Siapkan ‘New PIPPK’ Untuk Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

Calon Wali Kota Bandung Nomor Urut 2, Haru Suandharu berkomitmen untuk menghadirkan New Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (New PIPPK). Untuk melanjutkan program PIPPK yang sudah ada di Kota Bandung dengan menghadirkan inovasi baru didalamnya. Hal itu ditegaskan Haru saat berdialog dengan warga RW 02 Sukawarna, Sukajadi, Sabtu (26/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Kang Haru mendapat aspirasi dan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat terkait program PIPPK yang memilik sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Misal program yang kurang padat karya, lalu masih adanya skema pihak ketiga dalam eksekusi sehingga program tidak ngucur langsung ke masyarakat.

Haru menguraikan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan PIPPK di Kota Bandung. Tapi dengan beberapa sentuhan perbaikan.

“Istilahnya New PIPPK. PIPPK inikan sudah berjalan 10 tahun, tentu harus ada evaluasi, dari evaluasi itu akan kita sempurnakan dalam New PIPPK,” katanya.

Bagi Haru, PIPPK secara substansi cukup strategis. Utamanya dalam semangat pemerataan pembangunan kewilayahan. Dengan adanya New PIPPK maka minimal pembangunan di tingkat RW itu bisa terus berjalan, sehingga pemerataan Pembangunan di kewilayahan bisa semakin terasa.

Dalam konsep yang lebih teknis, Haru tentu akan mempertimbangkan juga payung regulasi yang ada. Sehingga jangan sampai niatnya untuk kemaslahatan tapi justru melanggar aturan, termasuk dorongan atau gagasan untuk peningkatan anggaran.

“Ada yang mendorong untuk dinaikkan jadi Rp 150 juta tapi saya katakan nanti dulu. Kami harus lihat dulu kemampuan keuangan daerah, jangan cuman asal mengiyakan tapi malah membebani anggaran daerah,” jelasnya.

“Tapi kalau ditanya kebijakan itu jelas kami komitmen,” imbuhnya.

Haru meyakini bahwa PIPPK itu bisa lebih menjurus ke program yang padat karya. Artinya lebih banyak pelibatan masyarakat.

Ia menggambarkan seperti penanggulangan sampah di tingkat RW. Karena sekarang jadi masalah serius di Kota Bandung. Sehingga jika ada warga yang masih nganggur bisa dilibatkan sebagai pekerja atau aktivis pengelola sampah.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PKS Siti Marfuah menambahkan, dari pihak legislatif tentu mendukung program tersebut. Tapi tetap dengan memperhatikan kapasiatas anggaran yang ada.

“Kami sependapat dan mendukung program itu, orientasinya juga untuk kepentingan masyarakat,” cetusnya.

Sumber : rri.co.id