Persoalan kemacetan yang selama ini terjadi di Kota Bandung tidak akan selesai hanya dengan melakukan pelebaran jalan. Perlu perubahan perilaku masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi publik.
Calon Wali Kota Bandung nomor urut 2, Haru Suandharu menyatakan, pembangunan infrastruktur seperti pelebaran jalan tidak akan mengurai kemacetan. Ia menyebut, pelebaran jalan hanya akan memberikan ruang bagi pengguna kendaraan pribadi, yang pada akhirnya memperparah kemacetan.
“Solusinya bukan memperlebar jalan, karena diperlebar jalan jadi lancar, akhirnya pada beli mobil lagi, jadi macet lagi, gak akan selesai,” ujar Haru ditemui usai acara Buka Suara di kawasan Antapani, Kota Bandung, Jumat (4/10/2024).
Menurutnya, yang harus menjadi fokus saat ini adalah mengembangkan transportasi publik, seperti bus dan angkutan kota (angkot). Sehingga, masyarakat memiliki opsi untuk beralih dari kendaraan pribadi.
“Saya kira harus fokus ke arah transportasi publik, dan perubahan kebiasaan kita. Itu lebih memungkinkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan,” tegas Haru.
Selain itu, Haru menekankan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam mengatasi masalah kemacetan. Artinya, Pemerintah Kota Bandung perlu menunjukkan komitmen dengan memberikan teladan nyata dalam penggunaan transportasi publik guna mewujudkan Kota Bandung Lancar Jalannya.
“Kuncinya kolaborasi, perubahan kebiasaan, kedisiplinan, yang biayanya tentu tidak mahal. Intinya bukan mengubah bahan bakar minyak ke listrik, gak akan selesai, bukan memperlebar jalan, gak akan selesai,” pungkas Haru.
Senada dengan Haru, Pakar Transportasi Publik dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono menerangkan, ada dua pendekatan untuk mengatasi kemacetan, yakni perubahan perilaku dan peningkatan fasilitas.
“Perubahan perilaku itu justru lebih signifikan daripada peningkatan fasilitas. Yang harus dilakukan pemerintah adalah berbaur dengan masyarakat,” beber Sony.
Sebagai contoh, Sony mengungkapkan, pembangunan angkutan massal berbasis rel setidaknya membutuhkan anggaran sangat besar, yakni berkisar Rp4-10 triliun yang mencakup kawasan Bandung Raya.
“Kalau untuk Bandung saja demand nya gak ada. Kita harus pikirkan angkutan massal untuk Bandung Raya, kalau hanya Bandung tidak akan efektif. Daripada kita bangun itu, kenapa yang ada tidak kita maksimalkan. Kita punya angkot, Damri, TMB, TMP,” terangnya.
Atas dasar itu, Sony menekankan, langkah konkret yang bisa dilakukan yakni mengoptimalisasi transportasi publik yang sudah ada sekaligus pemerintah memberi contoh dengan menggunakan transportasi umum agar masyarakat terdorong beralih dari kendaraam pribadi.
“Imbauan yang paling bagus adalah contoh. Pemerintah bilang harus naik angkot, tapi pemerintah naik mobil dikawal pake voorijder, kan masyarakat kecewa. Jadi dengan memberikan contoh, pemerintah melakukan apa yang masyarakat lakukan,” papar Sony.
Sumber : rri.co.id
Leave a comment