Perkuat Peran RW dalam Pembangunan Kota Bandung, Haru Suandharu Bakal Kembali Hidupkan PIPPK

Calon Wali Kota Bandung, Haru Suandharu, berkomitmen untuk memperkuat peran Rukun Warga (RW) dengan kembali menghidupkan Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK), yang terhanti sejak tahun lalu.

Keberlanjutan program tersebut juga bakal diimplementasikan dengan beberapa peningkatan dan perbaikan. Ia bahkan telah menyiapkan rencana untuk menambah alokasi anggaran khususnya bagi Karang Taruna, PKK, serta Posyandu di tingkat RW.

“Saya akan melanjutkan program PIPPK dengan perbaikan-perbaikan dan tambahan alokasi (anggaran) untuk Karang Taruna dan PKK, serta posyandu juga akan kita perkuat. Jadi dana kewilayahan akan kita tingkatkan,” ujar Haru saat silaturahmi dengan warga RW 19, Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, Rabu (25/9).

Menurut Haru, program yang pada era kepemimpinan Wali Kota Bandung, Oded M. Danial lebih berfokus di tingkat kelurahan penting untuk juga diterapkan di level bawah, yakni RW. Sehingga, masyarakat di tingkat RW nantinya lebih diberdayakan dalam mengelola lingkungan mereka.

Haru meyakini penguatan peran RW melalui peningkatan PIPPK dapat menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dan efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat, sekaligus memberdayakan warga untuk berperan aktif dalam pembangunan Kota Bandung.

“Kita dapat masukan banyak, mereka katakan memang sudah benar anggaran didelivery ke kewilayahan, banyakin anggaran untuk membiayai kegiatan di masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Haru memandang RW merupakan ujung tombak pemerintahan kota. Baginya, RW bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah kota, tetapi juga pemimpin di wilayah masing-masing yang bisa memainkan peran layaknya seorang wali kota.

“Bagi saya RW bukan hanya kepanjangan tangan, tapi juga wali kota bagi wilayahnya. Jadi, kita akan bekerja sama dengan para wali kota di tingkat RW,” jelas Haru.

Kendati begitu, Haru menegaskan, penggunaan anggaran harus diarahkan dengan jelas agar bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Artinya, setiap anggaran harus dipastikan tepat sasaran untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi warga.

“Tentu harus diarahkan supaya tidak salah sasaran, jangan justru dibiarkan, temanya ya menyelesaikan masalah-masalah di Bandung,” tutupnya.

Sumber : rmoljabar.id