Dari APBD Rp 30 triliun, Sebesar Rp 2 triliun Dipakai Pencitraan

Salah satu tugas besar yang dihadapi Gubernur Jabar mendatang adalah meningkatkan pendapatan, agar APBD tak terus merosot. Dibutuhkan seorang Gubernur yang berpikir out of the box dan kreatif agar anggaran tak habis hanya untuk pengeluaran rutin membayar pegawai.

“Di tahun terakhir Kang Aher jadi Gubernur (Ahmad Heryawan, Red) pada 2018, APBD Jabar mencapai Rp 48 triliun. Sementara sekarang, RAPBD 2025 cuma sekitar Rp30 triliun. Ini bahaya kalau APBD terus merosot,” kata kandidat Gubernur Jabar dari PKS Dr. H. Haru Suandharu.

Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber pada serial diskusi pilkada bertajuk “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat”, yang digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar dan PW Muhammadiyah Jabar, Senin (5/8/2024).

Paparan Haru pun dibahas oleh tiga panelis, pengamat politik Unpad Dr. Firman Manan, Dr. Affan Sulaeman dan Sekretaris PW Muhammadiyah Jabar Dr. Iu Rusliana. Serial diskusi ini sudah memasuki pekan keenam, dengan menghadirkan para kandidat gubernur, bupati dan walikota potensial.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar ini, Gubernur mendatang harus mampu mendorong potensi-potensi pendapatan provinsi. “Banyak aset daerah yang bisa dikerjasamakan dengan swasta, atau optimalisasi digital marketing oleh para pelaku usaha, serta memberdayakan petani, peternak dan nelayan yang potensial meningkatkan pendapatan. Jadi ngak bisa Gubernur hanya menunggu bantuan pusat,” katanya.

“Dari APBD sebesar Rp 30 triliun itu, yang leluasa untuk pembangunan cuma Rp 2 triliun, sementara sisanya untuk pengeluaran rutin. Bayangkan kalau 2T itu cuma dipakai untuk pencitraan, hampir tak ada manfaat berarti yang diperoleh masyarakat. Saya rasa musuh bersama kita saat ini adalah pencitraan,” tegas Haru.

Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemprov Jabar lima tahun belakangan ini, dengan mampu meningkatkan jumlah investasi. “Namun investasi untuk siapa? Karena faktanya, jumlah pengangguran malah bertambah. Kan seharusnya investasi itu berkorelasi positif dengan penambahan jumlah lowongan pekerjaan, bukan sebaliknya,” tandasnya.***

Sumber : bandungraya.inews.id