Pemerintah Diusulkan Pakai Skema Subsidi Silang Untuk Mengatasi Kemiskinan

Bakal calon gubernur Jabar, Haru Suandharu mendesak pemerintah untuk tidak abai dan harus segera mengatasi persoalan tersebut. Ia tak ingin kemiskinan di Jawa Barat justru menjadi persoalan yang terstruktur.

“Saya khawatir kemiskinan kita sekarang ini mengarah pada kemiskinan struktural. Artinya kemiskinan yang sengaja atau diciptakan,” kata Haru, Minggu (7/7).

Haru menjelaskan, kemiskinan struktural terjadi lantaran kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Bahkan kebijakan-kebijakan tersebut cenderung tidak menjadi solusi untuk berbagai persoalan masyarakat.

“Boleh jadi dengan kebijakan yang tidak pro rakyat atau lebih pro kelompok tertentu. Misalnya investasi meningkat tapi lapangan pekerjaan sulit,” ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2024, Haru akui kemiskinan di Jawa Barat menurun dari 7,62 poin menjadi 7,46 poin. Tapi faktanya, masyarakat masih mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.

“Setara dengan angka indeks statistik kemiskinan turun, tetapi masyarakat merasakan harga sembako naik terus, listrik naik, BBM naik, pendidikan mahal, kesehatan mahal dan lapangan pekerjaan sulit,” beber Haru.

Menurutnya, situasi kontraproduktif tersebut perlu adanya keberpihakan kebijakan dan anggaran. Pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk memberikan subsidi agar beban masyarakat berkurang.

“Baik (subsidi) pada sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, BBM, secara selektif. Artinya yang mampu biar membayar harga normal dan masyarakat tidak mampu mendapatkan subsidi,” jelasnya.

Ketua DPW PKS Jabar tersebut meyakini, skema subsidi silang tidak akan menjadi penghalang pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan di Jawa Barat, termasuk kemiskinan.

“Itu usulan untuk pemerintah pusat dan daerah untuk secara bertahap dan terpadu menghapuskan kemiskinan sebagaimana yang menjadi sasaran utama dalam RPJPN dan RPJPD 25 tahun ke depan,” pungkas Haru.

Sumber : rmoljabar.id