Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) AMIN Jabar Haru Suandharu turut merespon dugaan pelanggaran netralitas pada perangkat pemerintahan. Yang terbaru adalah terkait tagar #PrabowoGibran2024 dalam akun X Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Haru menilai kejadian semacam itu tidak patut terulang. Bahkan sanksi tegas juga perlu diberikan agar pelanggaran netralitas tidak lagi menjamur. Atau parahnya pelanggaran netralitas dianggap wajar.
“Semua harus netral, agar demokrasi di Indonesia berkualitas,” terangnya.
Menurut Haru, pemilu saat ini tengah berlangsung. Masing-masing juga memiliki pilihan pemimpin.
“Kami punya pemimpin terbaik. Ini juga untuk membawa Indonesia lebih maju,” tuturnya.
Perangkat pemerintahan semestinya bisa netral. Termasuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dasar regulasi larangan ASN terlibat dalam kampanye salah satunya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 15 tahun 2023. Yakni pada pasal 72. ASN juga diwajibkan untuk bersikap netral. Hal itu sesuai dengan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kalau melanggar ya kasih sanksi, kalau tidak artinya bisa diblehkan,” cetusnya.
Sebelumnya dalam jagad media sosial sempat beredar terkait postingan akun X Kemhan RI. Isinya berupa gambar mess dan rumah prajurit TNI AU di Lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau. Dalam postingan itu turut disertakan tagar #PrabowoGibran2024. Namun kini tagar tersebut telah dihapus.
Di sisi lain, Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha juga telah merespon perihal tersebut. Menurutnya, tagar itu muncul karena ketidaksengajaan.
“Itu terjadi karena ketidaksengajaan atau autotext dari admin. Ini sudah diperbaiki,”terangnya.
Sumber : jabarekspres.com
Leave a comment