Framing politik di sosial media membawa pengaruh bagi generasi Zilenial terutama pemilih pemula dalam menentukan hak suaranya di kontestasi politik di tahun 2024.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu, mengatakan, jangan sampai anak muda mendapat informasi yang tidak tepat terhadap politik.
“Misalnya politik itu kotor, tempat berantem, dan mereka tidak mau berpolitik. Itu yang membuat kita khawatir,” ujar Haru di diskusi bersama Komunitas Kita Buka Suara, Rabu (17/1/2024).
Menurut Haru, di tengah hiruk pikuk kampanye partai, berdialog dan komunikasi secara langsung dengan anak muda menjadi jembatan untuk mendengar suaranya.
“Saya sangat bangga anak muda mau berdialog. Mereka lebih tertarik kegiatan yang santai, tidak kampanye dan membawa logo partai,” ujar Haru.
Elektabilitas politik, kata Haru, menjadi tercoreng oleh oknum politisi yang akhirnya membuat anak muda semakin malas untuk terjun ke dalam politik.
“Saya kira ke depan harus diperbaiki. Karena kalau anak-anak muda apatis, kita yang rugi besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan mengungkapkan, framing politik di media sosial harus dilawan dengan karya maupun prestasi.
“Dilawan tidak hanya dengan kata-kata atah konten. Kecenderungan milenial sekarang tidak suka konflik, tapi dengan karya maupun prestasi,” ujar Tedy.
Tedy mendorong, keterbukaan parlemen di tingkat kota guna menumbuhkan literasi pendidikan politik kepada masyarakat.
“Dari anak TK sampai S3 datang ke DPRD Kota dengan bermacam-macam tujuan, ada yang ingin foto saja dan lain sebagainya,” tuturnya.
Sebab, kata Tedy, dengan tranparansi kepada masyarakat akan menepis stigma negatif terhadap isu politik.
“Salah satunya dengan berdialog dengan anak muda, mendengar curhatan mereka sehingga timbul kepedulian. Sebab, ruang politik adalah ruang bersama,” imbuhnya.
“Kenapa politisi datang dari berbagai latar belakang maupun profesi, karena puncak kebudayaan tertinggi itu orang ingin memiliki kontribusi bagi bangsa sendiri,” ungkap Tedy.
Guna mengoptimalkan hal tersebut, para pemangku kebijakan harus diisi oleh orang yang berintegrasi dan berkualitas. (*)
Sumber : jabar.tribunnews.com
Leave a comment